Beranda / Opini / PSU di Kabupaten Jayapura, Kehendak Rakyat Atau Kepentingan Paslon?
Danau Sentani, ikon Kabupaten Jayapura

PSU di Kabupaten Jayapura, Kehendak Rakyat Atau Kepentingan Paslon?

-->

HarianPapua.com – Hingga hari ini, Kamis 09 Maret 2017 belum ada rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura pasca Pilkada Serentak yang dilaksanakan bulan Februari lalu. Sejumlah masalah non teknis dinilai sebagai penyebab molornya pleno penghitungan suara.

Pihak penyelenggara Pilkada baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jayapura mengatakan ada temuan pelanggaran dalam tahapan Pilkada yang membuat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikeluarkan untuk dilakukan di kurang lebih 200-an TPS dalam 17 Distrik.

Beberapa pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada di Kabupaten Jayapura antara lain adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap salah satu keluarga Wabub nomor urut 02 Giri Wijayantoro dengan dugaan politik uang di hari pencoblosan.

Kemudian penyelenggara juga menganggap paslon nomor urut 02 melakukan mobilisasi massa dan terakhir penyelenggara mendapat laporan adanya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ilegal di mayoritas TPS yang ada di Kabupaten Jayapura. Lagi-lagi tudingan ini mengarah ke Paslon nomor urut 02.

Jika melihat situasi yang terjadi dan perkembangan isu di tengah-tengah masyarakat, juga yang digaungkan seluruh tim sukses paslon di media-media sosial, indikasi pelanggaran selama Pilkada sepertinya hanya menuju ke satu Paslon yakni kandidat Incumbent Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro.

Namun sebelum dilanjutkan, sebagai informasi, hasil hitung cepat tak resmi yang dikeluarkan beberapa sumber termasuk KPU dalam laman resminya, menempatkan paslon Mathius Awoitauw-Giri Wijayantoro unggul dengan perolehan suara di kisaran 53-56 persen. Sedangkan empat paslon lain hanya mendapatkan suara di bawah 20 persen, ada kandidat yang cuma 1 persen.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw dalam menanggapi rekomendasi PSU yang dikeluarkan KPU-Bawaslu Kabupaten Jayapura menyebutnya sebagai keputusan yang aneh. “Sebelum ada PSU kita selesaikan dulu kenapa sampai harus ada PSU? Ini mesti dijelaskan kepada masyarakat, apa dasar hukum harus dilaksanakan PSU?” ujar Mathius, Rabu 1 Maret 2017.

Ia menilai Pilkada di Kabupaten Jayapura secara keseluruhan berjalan dengan aman dan lancar. Tingkat partisipasi pemilih juga cukup tinggi mencapai 80 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) hadir di TPS untuk memberikan pilihannya. Justru ia menganggap PSU yang dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dapat menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.

Sebagai paslon yang mendapat suara terbanyak, mungkin hal yang wajar-wajar saja Mathius menolak rekomendasi dilaksanakan PSU. Hal ini pula yang membuat permintaan dana 5 miliar KPU kepada Pemkab Jayapura untuk PSU belum dikabulkan Mathius.

Tokoh Adat Menolak PSU

Ketika Mathius sebagai pemimpin sementara perolehan suara menolak PSU, ternyata tokoh-tokoh adat di Kabupaten Jayapura juga memiliki pandangan yang sama. Beberapa tokoh adat di Kabupaten Jayapura menolak secara keras rekomendasi PSU yang diwacanakan penyelenggara Pilkada.

Ondofolo Kampung Ayapo Enos Deda menyampaikan Pilkada sudah berjalan tanpa hambatan dan masyarakat sebagai pemegang suara sudah menyalurkan pilihannya. Ia mempertanyakan rencana PSU yang dinilai sebagai akal-akalan kelompok tertentu yang ‘bermain’ bersama penyelenggara.

“Kami bertanya dulu apa alasan mau diadakan PSU? Jangan-jangan ada muatan kepentingan disana karena Pilkada sudah berjalan baik. Kami dari pihak adat khawatir ada kepentingan di balik PSU. Harapannya KPU dan Bawaslu segera melakukan rapat pleno penghitungan suara. Kami tolak PSU yang mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana?” tanya Enos, Rabu (08/03/2017) kemarin.

Senada dengan Enos, tokoh pemuda Sentani Timur, Renaldy Tokoro menolak rekomendasi PSU yang dikeluarkan KPU-Bawaslu Kabupaten Jayapura. Menurutnya tidak ada alasan yang kuat bagi penyelenggara untuk mengadakan PSU. Untuk itu dirinya berharap pleno penghitungan suara segera dilakukan dan jangan terlalu lama ditunda-tunda.

“Kami menolak rekomendasi PSU yang disarankan. PSU ini atas dasar apa? Sesuai aturan PSU hanya berlaku selambat-lambatnya 4 hari setelah proses Pilkada atau tanggal 19 Februari. KPU harus segera melakukan pleno penghitungan suara agar masyarakat mengetahui siapa Bupati dan Wabup terpilih. Kami lihat penyelenggara sudah tidak berada di posisinya sebagai penengah yang independen. Sudah tidak netral,” ujarnya.

Sebelumnya pada pekan lalu, Tokoh Adat Lapago dan Meepago di Kabupaten Jayapura Erius Tabuni mengatakan masyarakat pegunungan tengah di Kabupaten Jayapura sudah tak sabar menanti-nantikan hasil penghitungan suara.

Ia meminta kepada penyelenggara untuk tidak memberikan keputusan yang justru dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. “Kami warga pegunungan tengah di Kabupaten Jayapura hanya tahu hasil perolehan suara kemenangan milik Bapak Mathius dan Bapak Giri Wijayantoro,” paparnya.

Sejumlah penolakan yang dilakukan tokoh adat dan pemuda ini tentu harus dijadikan pertimbangan pihak penyelenggara. Jika pihak adat selaku perwakilan masyarakat menolak PSU, tentu mayoritas masyarakat di Kabupaten Jayapura mendukung penuh hasil rekapitulasi suara sementara yang dimenangkan Mathius Awoitauw di atas 50 persen.

Pihak penyelenggara Pilkada Kabupaten Jayapura harus mempelajari banyak Pilkada di daerah lain. Karena kecurangan di satu atau dua TPS tidak mewakili keseluruhan suara masyarakat. Apalagi, dari lima cabub yang ada di Kabupaten Jayapura, dengan hasil 53-56 persen suara membuktikan masyarakat mayoritas sepertinya masih mendukung penuh Mathius Awoitauw. Bupati yang baru saja menerima Harmoni Award Kementerian Agama karena mampu menjaga kamtibmas di Kabupaten Jayapura.

Tentang Rikardo Kaway

Oktober 1992, Jalan-jalan dan nonton bola. Pendukung Persipura dan penggemar Arsenal.