Beranda / Berita Papua / Pemecatan Karyawan Freeport Diluar Tanggung Jawab Pemkab Mimika
Karyawan PTFI. (Credit: PT. Freeport Indonesia)

Pemecatan Karyawan Freeport Diluar Tanggung Jawab Pemkab Mimika

-->

HarianPapua.com – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menegaskan bahwa jajarannya tidak bisa mencegah atau mengintervensi manajemen PT Freeport Indonesia melakukan PHK massal karyawan yang melakukan mogok kerja.

“Kalau sekarang perusahaan melakukan PHK karyawan, itu karena sudah terlalu kelewatan. Itu kewenangan manajemen Freeport, kami tidak bisa mengintervensi itu,” kata Bupati Omaleng di Timika, Papua, Rabu.

Guna mencegah terjadinya PHK terus-menerus ribuan karyawan yang masih mogok kerja di Timika, Bupati Omaleng sudah berulang kali mengimbau para karyawan untuk segera melapor diri ke perusahaan agar dapat diterima kembali bekerja.

“Saya tidak akan membela karyawan atau SPSI maupun manajemen Freeport. Yang jelas, karyawan wajib naik kerja ke Tembagapura. Saya tidak mau ada alasan-alasan bahwa mogok ini terjadi karena ada masalah (masalah ketenagakerjaan terkait Program Furlough). Kalau sampai di Tembagapura lantas karyawan menerima sanksi-sanksi dari manajemen, yah harus terima risiko. Tidak ada cerita orang hanya tidur bangun, mogok lalu kembali bekerja gratis tanpa ada sanksi,” ujar Omaleng.

Ia memprediksi jumlah karyawan yang mengalami risiko PHK dari manajemen PT Freeport akan terus bertambah jika mereka terus melanjutkan aksi mogok.

“Sekarang jumlah yang di-PHK sudah 840 orang. Kalau mereka tetap tidak mau naik kerja, jumlah karyawan yang akan di-PHK dalam minggu ini bisa sampai lebih dari 1.000 orang. Bahkan sekitar 2.700 karyawan yang mogok (sesuai data yang diterima Disnakertrans-Perumahan Rakyat Mimika) terancam akan di-PHK semua,” kata Omaleng.

Pemkab Mimika, katanya, terus berupaya mendorong karyawan yang mogok untuk bekerja kembali agar permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak sosial yang mengerikan di Mimika.

“Karyawan yang masih mogok-mogok di Timika, tolong segera kembali ke tempat kerja. Toh ini juga bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan mereka sendiri. Bagaimana bisa menghidupi istri dan anak-anak di rumah kalau tidak kerja,” tutur Bupati Omaleng.

Menurut dia, jika semua karyawan yang mogok nantinya menerima sanksi tegas berupa PHK dari pihak manajemen maka hal itu harus dapat diterima oleh para karyawan.

“Kalau mereka tetap tidak mau bekerja, PHK besar-besaran pasti akan terjadi. Dan ada ribuan pencari kerja di Timika yang siap menggantikan mereka untuk bekerja di Freeport. Jadi jangan terlalu keras kepala. Saya minta Ketua Pimpinan Cabang SPSI Mimika Aser Gobay untuk memberitahukan hal ini kepada karyawan,” ujar Omaleng.

Tentang Anwar Nasution

Pecinta film layar lebar dan kuliner Indonesia
  • Markus Americaeuz

    Saya mengharapkan semua karyawan jangan keras kepala, dan untuk pimpinan dan pengurus SPSI jangan fanatik buta. Freeport telah membayar upah dan fasilitas lainnya jadi rendah hatilah. Freeport telah menanggung kesalahan yg dilakukan oleh karyawan dan pimpinan serikat kerja yg melakukan provokasi .
    Freeport akan memperpanjang kembali pendaftaran sampai dgn tanggal 23 Mei 2017, dan diharapkan segeralah mendaftar kembali untuk bekerja, insentif tidak diterima, dan akan ditraining kembali.

    Diharapkan semua karyawan dapat menginformasikan ini kepada karyawan lainnya.

    Thanks
    Presiden Freeport Indonesia.

    • Senna Delta

      Markus Keliatan nya tidak paham dengan masalah nya Saat ini.

  • Septi Nur

    Tidak ada sebab tanpa akibat, perusahaan sudah membuat kesepakatan, freeport pun akan memanggil kembali karyawannya dan berikan kesempatan kembali.

  • Senna Delta

    Pemkab Mimika Cuma Mau Pajaknya Karyawan Saja…