Beranda / Pendidikan / Dilema FK UNIPA, Pemerintah Jangan Pura-pura Buta
Mahasiswa FK UNIPA harus turun ke jalan meminta bantuan masyarakat agar kampus dapat terus berjalan (dok FK UNIPA)

Dilema FK UNIPA, Pemerintah Jangan Pura-pura Buta

-->

HarianPapua.com – Situasi sulit kini tengah dihadapi ratusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Papua (FK UNIPA). Bagaimana tidak, sudah berbulan-bulan aktivitas belajar mengajar di kampus tercinta tidak mereka terima. Ketiadaan pengajar menjadi masalah utama sehingga ilmu yang harus dituntut demi mencapai cita-cita, kini terbengkalai.

FK UNIPA bukan tak memiliki pengajar, kampus yang terletak di Kabupaten Sorong ini sejak berdiri tahun 2014 telah bekerja sama dengan FK Universitas Indonesia (UI) untuk mendatangkan pengajar-pengajar profesional yang akan “memberi makan” para calon dokter. Kerja sama ini ditopang Pemerintah Kabupaten Sorong selaku penyedia anggaran sehingga bisa dibilang ini merupakan kerja sama segitiga antara FK UNIPA, FK UI dan Pemkab Sorong.

Ada sejumlah anggaran yang telah disepakati Pemkab Sorong untuk dibayarkan kepada FK UI demi mendatangkan pengajar-pengajar ke Sorong. Biaya kerja sama sebesar Rp. 107 miliar yang dibayarkan bertahap setiap tahun semua berjalan baik dan lancar pada awalnya.

Namun memasuki tahun ajaran 2016/2017, dana sebesar 21 miliar yang seharusnya diserahkan Pemkab Sorong kepada FK UI belum juga dicairkan. Al hasil para pengajar di FK UNIPA yang didatangkan dari UI terkendala masalah akomodasi dan biaya transportasi. Banyak dosen kemudian memilih pulang ke Jakarta dan tak lagi kembali.

Sempat diupayakan untuk kembali berjalan pada awal 2017. Namun hanya sebulan saja, aktivitas belajar mengajar kembali terhenti. Dilema pun dihadapi para mahasiswa.

Aksi protes dengan turun ke jalan sudah dilakukan. Yang terbaru, para mahasiswa ini mendatangi Kantor DPR Papua Barat pada Jumat 16 Juni 2017 untuk menyampaikan aspirasi mereka. Lewat aksi tersebut, mahasiswa berharap segera ada jalan keluar untuk masalah yang mereka hadapi.

Aksi di Kantor DPR Papua Barat membawa beberapa pernyataan sikap dari mahasiswa FK UNIPA. Di antaranya mahasiswa meminta kepada DPR Papua Barat untuk memanggil Rektor UNIPA dengan menyerahkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) FK UNIPA. Dengan begitu, DPR Papua Barat dapat melanjutkan RAB tersebut untuk segera diproses ke Pemprov Papua Barat.

Sikap berikut mahasiswa FK UNIPA meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat untuk mengaudit pendanaan FK UNIPA di tiga tahun terakhir yang dianggap bermasalah dalam pengelolaan. Dengan begitu, masalah utama dari pendanaan yang berbuntut ketiadaan pengajar ini dapat ditemukan solusinya.

Selanjutnya Pemkab Sorong juga diharapkan jangan pura-pura buta. Biar bagaimana pun, kerja sama segitiga yang melibatkan Pemkab Sorong sebagai penyedia dana akan disoroti masyarakat luas. Jika dana ini sudah dicairkan ke FK UNIPA namun tidak dikelola secara baik maka pihak berwenang akan memberikan sanksi.

Namun jika sumber kemacetan memang terjadi di Pemkab Sorong yang lalai dengan komitmennya, masyarakat pun yang akan menilai keseriusan Pemkab Sorong dalam memajukan dunia pendidikan utamanya kualitas SDM putra putri Papua.

Tentang Rikardo Kaway

Oktober 1992, Jalan-jalan dan nonton bola. Pendukung Persipura dan penggemar Arsenal.